Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020

Title DPR-PEMERINTAH "TULI & BUTA" NGOTOT BAHAS RUU CILAKA SAAT COVID-19
Media Name tirto.id
Pub. Date 16 April 2020
Page/URL https://tirto.id/dpr-pemerintah-tuli-buta-ngotot-bahas-ruu-cilaka-saat -covid-19-eNrB
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

DPR dan pemerintah dikritik karena ngotot membahas RUU Cilaka saat pandemi
seperti sekarang.

Pemerintah dan DPR terus membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
(sebelumnya bernama Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja) yang disusun dengan
metode omnibus. Dalam rapat kerja Selasa (15/4/2020) kemarin, hanya dua partai
yang menyatakan menolak melanjutkan pembahasan . Sisanya, dengan berbagai
alasan, memilih sebaliknya.

Sejak awal dirancang pemerintah, RUU Cilaka sebenarnya telah mendapat
penolakan tegas dari masyarakat, terutama serikat buruh. Peraturan itu dianggap
menghapus banyak hak-hak buruh yang tertuang dalam UU 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pun pembahasannya tidak transparan. Pihak yang lebih banyak
didengar--sekaligus diakomodasi kepentingannya--adalah pengusaha.

Penolakan semakin menguat karena pembahasan peraturan ini ternyata masih
dilanjutkan saat pandemi COVID-19. Ratusan masyarakat telah meninggal karena
virus yang belum ditemukan obatnya itu.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan
satu-satunya alasan DPR-pemerintah tetap membahas peraturan ini adalah karena
mereka "tuli dan buta." "Kalau mereka tidak tuli dan buta," kata Nining kepada
reporter Tirto , Rabu (15/5/2020), "sejak awal masyarakat menolak." Ketimbang
membahas RUU Cilaka, penanganan pandemi adalah pekerjaan rumah yang
semestinya lebih diprioritaskan saat ini. Penanganan pandemi belum bisa dibilang
maksimal: data masih amburadul , jumlah alat pelindung diri untuk petugas medis
tak bisa disebut cukup, para pekerja di-PHK , sampai respons buruk masyarakat
terhadap jenazah pasien .

Masalah lain dari krisis saat ini adalah perlindungan terhadap kelompok rentan yang
masih amat minim. Koalisi Peduli Kelompok Rentan Korban COVID-19 (Pekad)
menyebut perempuan adalah salah satu kelompok paling terdampak. Tekanan
ekonomi dan tekanan psikis yang dialami keluarga ketika menjalani social distancing
di dalam rumah berpotensi meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
dan memperburuk kesehatan mental.

DPR Didesak Hentikan Bahas RUU Cilaka & Fokus Tangani Corona Berdasarkan data
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik),
selama 16 Maret hingga 30 Maret 2020 terjadi 17 kasus KDRT. Jumlah ini meningkat

Page 50 of 179.