Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020

tiga kali lipat dibanding sebelum diberlakukannya imbauan pembatasan sosial dan
kerja di rumah. Angka tersebut merupakan jumlah kasus tertinggi yang pernah
dicatat LBH Apik dalam kurun waktu dua pekan.

Dengan dasar itu, jika "pemerintah dan DPR masih bebal" melanjutkan
pembahasan, Nining mengatakan "jangan salahkan rakyat marah".

Mencurigakan Dua hari lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
menjelaskan kenapa RUU Cilaka tetap harus dibahas saat ini. Ia mengatakan
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 awalnya berada di angka 5,3
persen, tapi setelah pandemi direvisi menjadi 2,3 persen untuk skenario berat dan
minus 0,4 persen untuk skenario sangat berat. Selain itu, angka kemiskinan dan
pengangguran pun diprediksi meningkat pasca pandemi. RUU Cilaka, menurutnya,
adalah jalan keluar untuk mengatasi seluruh masalah itu pasca-pandemi.

"Kebijakan lanjutan yang harus dilakukan adalah transformasi struktural di bidang
ekonomi," kata Airlangga.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar
menilai cara berpikir demikian keliru. Pasalnya, RUU Cilaka disusun ketika situasi
yang melandasinya--kondisi ekonomi--masih normal. Sementara saat ini kondisinya
jauh berbeda.

"Bagaimana mungkin logika undang-undang ini bisa digunakan, dipakai untuk
menyelamatkan [situasi] akibat Covid? Menurut saya enggak," kata Zainal saat
dihubungi reporter Tirto , Rabu (15/3/2020).

Rancangan undang-undang juga ini memerlukan masukan atau partisipasi dari
masyarakat. Dengan kondisi seperti sekarang, ia yakin aspirasi itu tidak akan bisa
terserap sepenuhnya meskipun DPR menggelar rapat secara daring. Akhirnya yang
akan terjadi adalah formalitas belaka.

"Paling nanti diminta 2-3 orang menyampaikan pendapat. Yang tidak sesuai tidak
didengar, yang sesuai diiyakan lalu kemudian [pembahasan] dilanjutkan. Begitu,
kan, cara kerja DPR selama ini. Contohnya di UU KPK," ujar dia.

Zainal mengatakan barangkali memang ada pasal-pasal yang bisa digunakan untuk
mengatasi dampak ekonomi akibat COVID-19. Namun tidak berarti RUU sapu jagat
itu harus dibahas seluruhnya. Dia mengusulkan agar pemerintah menarik dulu RUU
Cilaka, mengeluarkan pasal-pasal yang dinilai bisa digunakan untuk mengatasi
dampak COVID-19, dan diajukan ke DPR sebagai undang-undang baru atau
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Draf RUU Cilaka Ugal-ugalan & Tipo: Jokowi Harus Tarik Kembali Kritik juga datang
dari peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius
Karus. Ia menilai pembahasan RUU Cilaka tetap dilanjutkan adalah bukti bahwa DPR
"selalu terlihat gagal untuk menentukan apa prioritas yang mendesak untuk

Page 51 of 179.