Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 59

"Benar-benar ekstra loh, karena situasinya juga luar biasa," lanjutnya.

               Sebagaimana dikatakan pemerintah, RUU Ciptaker dibuat antara lain untuk
               memberikan kemudahan dan perlindungan UMKM (usaha menengah kecil dan
               mikro) serta koperasi. Kemudian untuk meningkatkan ekosistem investasi dan
               kemudahan berusaha, dan peningkatan serta perlindungan kesejahteraan pekerja.

               "Dalam konteks demikian, kita berharap RUU ini dibahas dengan sungguh-sungguh,
               memperhatikan kepentingan semua pihak termasuk pekerja, dan digunakan dengan
               benar ke depannya," kata Imdad.

               Terkait PHK, dikatakannya, jika pandemi berlanjut hingga Juli misalnya, jumlahnya
               akan semakin membesar. Maka kualitas kehidupan masyarakat dengan sendirinya
               terus merosot. Hak untuk hidup layak masyarakat sulit terpenuhi.

               "Banyak perusahaan gulung tikar, atau setidaknya berhenti sementara. Yang
               memprihatinkan, korban terbesarnya UMKM yang memang tidak memiliki cadangan
               modal kuat. Karena itulah, birokratisasi dan ekonomi biaya tinggi harus dikurangi,"
               tegasnya.

               Selain itu, aturan tentang membangun usaha, perizinan, investasi, aturan kerja dan
               pajak perlu diperbaiki. Jika tidak, bisa dipastikan pemerintah dan swasta akan
               sangat kesulitan keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi.

               "Banyak persoalan muncul karena aturan-aturan lama tumpang tindih, birokratis,
               mahal, dianggap menyulitkan wirausahwan yang mau membangun usaha, dan lain
               sebagainya. Bertahan begini terus, tanpa terobosan, akan sulit. Secara common
               sense kita dapat melihat ini, tidak hanya ahli ekonomi," papar Imdad lagi.

               Wajar jika RUU Ciptaker dapat dilihat sebagai salah satu terobosan. Tapi tentu,
               pembahasannya di DPR harus terus dipantau, pemerintah dan DPR bersedia
               menerima berbagai masukan.

               "Kelompok-kelompok masyarakat pun mau memberi masukan obyektif, konstruktif
               dalam kerangka kepentingan bangsa. Tidak kalah penting mengingatkan bahwa
               wajib menyediakan lapangan kerja. Itu hak rakyat yang harus dipenuhi negara,"
               tutur mantan Ketua Komnas HAM itu. (OL-1).


















                                                       Page 58 of 179.
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64