Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 99
Title TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, KSPI PASTIKAN 50 RIBU BURUH DEMO KE DPR
Media Name bisnis.com
Pub. Date 16 April 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200416/12/1228304/tolak-omnibus-law- cipta-kerja-
Page/URL
kspi-pastikan-50-ribu-buruh-demo-ke-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Lima puluh ribu buruh bakal turun ke jalan pada 30 April mendatang.
Mereka akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
"Aksi turun ke jalan akan diarahkan di Gedung DPR dan Kantor Kementerian
Koordinator Perekonomian dengan tetap menjaga jarak peserta aksi, memakai
masker, dan membawa hand sanitizer ," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).
Iqbal membeberkan bahwa KSPI menolak omnibus law RUU Cipta Kerja yang dinilai
merugikan kalangan buruh. Menurut Iqbal puluhan ribu buruh mendesak DPR untuk
segera menarik klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak
berpihak pada kepentingan buruh.
"Kami tetap menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, selain itu kami meminta
menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK), meliburkan buruh dengan upah
penuh selama pandemi Covid-19," tegasnya.
Disebutkan Iqbal aksi puluhan ribu buruh itu bakal digelar di 20 provinsi di
Indonesia. Ia berharap rencana aksi demontrasi buruh dapat diberi izin di tengah
pandemi Covid-19.
"Selama ini jutaan buruh tetap bekerja dan tidak diliburkan, bahkan saat PSBB. Toh,
perusahaan tetap diizinkan beroperasi, dengan asumsi yang sama kami minta aksi
puluhan ribu di 30 April pun harus diizinkan," tegasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk membahas klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja di sesi terakhir.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Badan Legislatif DPR RI dengan pemerintah,
Selasa (14/4/2020). Pimpinan sidang Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg
sepakat untuk mendahulukan pembahasan yang tidak menuai polemik publik.
Page 98 of 179.
