Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 107
Title YLBHI: BATALKAN RUU CIPTAKER, JANGAN HANYA TUNDA PEMBAHASAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 29 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429094903-20-498326/ylbhi-b atalkan-
Page/URL
ruu-ciptaker-jangan-hanya-tunda-pembahasan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Ketua YLBHI Asfinawati menyebut keputusan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law
Cipta Kerja (Ciptaker) tak akan membatalkan penyusunan aturan sapu jagat
tersebut.
Menurut Asfinawati, seharusnya Jokowi membatalkan seluruh pembahasan RUU
Ciptaker karena prosesnya cacat hukum dan tak melibatkan masyarakat sipil dari
awal perancangan.
"Kami menganggap harus didrop semuanya. Karena pertama dari prosesnya saja
sudah cacat hukum, tidak ada masyarakat yang dilibatkan atau bahkan terdampak
yang dilibatkan ketika dirumuskan pemerintah," kata Asfinawati saat dihubungi
CNNIndonesia.com , Rabu (29/4).
Asfinawati menyatakan penundaan pembahasan kluster ketenagakerjaan yang
dilakukan Jokowi dan DPR itu hanya untuk meredam aksi buruh pada 30 April 2020.
Menurutnya, keputusan seperti ini sudah pernah dilakukan Jokowi pada September
2019 lalu. Saat itu, Jokowi menunda beberapa RUU kontroversial untuk meredam
unjuk rasa besar-besaran yang dimotori mahasiswa.
"Sebenarnya enggak ada makna yang berbeda sama sekali. Dia tetap akan dibahas,
ini cuma upaya meredam aksi tanggal 30 sebetulnya," ujarnya.
Asfinawati menyebut dugaan itu diperkuat dengan sejumlah penangkapan aktivis di
Malang dan Jakarta. Begitu pula dengan pernyataan aparat hukum yang mengklaim
bakal ada kerusuhan pada 30 April.
Menurutnya, sejak awal masyarakat sipil tak pernah dilibatkan dalam menyusun draf
RUU yang mengatur banyak hal, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, perizinan,
hingga lingkungan hidup. Masyarakat sipil hanya diikutsertakan sesaat sebelum draf
RUU diserahkan ke DPR.
Asfinawati mengaku hingga saat ini YLBHI belum diundang untuk membahas RUU
Ciptaker di DPR. Jika nanti diundang, ia memutuskan untuk menolak ikut dalam
pembahasan.
Page 106 of 181.
