Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 114
"Ini asumsi yang keliru, pemerintah kan punya RPJMN dan kebutuhan ke depan, kan
belum tentu konsumen ini tahu arah ke depan. Makanya saya bingung kok
asumsinya bisa sesederhana itu? Kemudian siapa asesornya? Siapa yang melakukan
ujian standar? Pelatihan kan akan punya sertifikasi, persoalannya, siapa yang akan
menerima sertifikasi dari hasil pelatihan seperti ini?" tanya Tauhid.
Lebih jauh, Tauhid menuturkan, telah terjadi perubahan struktur dan tanggung
jawab yang membingungkan pada program Kartu Prakerja. Sejatinya, keperkejaan
merupakan ranah kementerian ketenagakerjaan sebagai kementerian teknis, namun
kemudian dialihkan ke kemnterian koordintaor bidang perekonomian kementerian
non teknis.
Setelah dialihkan ke kemenko perekonomian, maka dibentuk Project Office
Management (PMO) Kartu Prakerja sebagai pelaksana program tersebut. Hal itu,
kata Tauhid, sama saja meniadakan fungsi kementerian ketenagakerjaan sebagai
kementerian teknis yang membidangi urusan keperkejaan.
"Kalau mau begini ya bubarkan saja kementerian tenaga kerja, ganti dengan PMO,
karena tidak ada perannya kalau begitu kemnaker itu. Jadi ya sebaiknya memang
ada evaluasi, tunda ini sampai semua efektif dijalankan, jangan sampai ini
menurunkn kredibilitas pemerintah," pungkas Tauhid.
Di kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Denni Purbasari menjelaskan, tetap berjalannya program Kartu Prakerja merupakan
bentuk kepedulian pemerintah pada mereka yang ter-PHK, dirumahkan, atau pelaku
usaha kecil yang tidak lagi bisa mendapatkan penghasilan.
Program Kartu Prakerja, dalam hal ini memberikan sarana kepada peserta pelatihan
untuk tetap bisa produktif dan mempertajam kemampuan melalui pelatihan yang
diberikan. Ditambah, insentif yang diberikan pemerintah dapat dipakai peserta untuk
memenuhi kebutuhannya di tengah pandemi covid-19.
Denni juga menjelaskan, program Kartu Prakerja memiliki konsep berbeda dengan
Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini ada. Dalam BLK, pemerintah akan terikat
kontrak kepada lembaga pelatihan dan itu mengharuskan diadakannya pengadaan
barang dan jasa.
"Tapi berbeda dengan Prakerja, karena pemerintah bermitra, bukan berkontrak.
Dengan 8 platform itu kami bermitra, dan mereka melakukan perjanjian bussiens to
bussines dengan lembaga pelatihan," jelas Denni.
Apalagi BLK yang ada dan dijalankan oleh beberapa kementerian tetap jalan dan
tidak berhenti meski program Kartu Prakerja bergulir.
"Di Kemenaker, kalau tidak salah di tahun ini untuk kemenaker punya anggaran
unutk BLK sebesar Rp2,7 triliun untuk 700 ribu orang. Itu modelnya pemerintah
berkontrak dengan lembaga pelatihan, dan itu tetap jalan, tidak hilang," pungkas
Denni. (OL-4).
Page 113 of 181.
