Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020

Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Andi Gani mengapresiasi keputusan Presiden
Jokowi yang menunda pembahasan sampai wabah Covid-19 ini selesai. Hal ini ula
yang menjadikan para buruh mengurungkan niatnya untuk menggelar aksi pada 30
Mei 2020.

Namun, Andi Gani meminta RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan itu disusun
ulang dengan melibatkan semua pihak termasuk buruh. Terutama draft pasal yang
merugikan buruh harus dibahas dari awal.

Andi Gani mengatakan permintaan itu pula yang disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo dalam pertemuan Rabu lalu, (22/4) di Istana Negara.

"Kami ingin dicabut total dan dibahas drafnya dari awal. Kalau dengan draf ini kami
akan nolak juga," tegasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh akan melaksanakan May Day dengan
kampanye di media sosial serta lewat virtual. Tuntutan yang akan dikampanyekan di
medsos yaitu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK di tengah pandemi
corona serta meminta agar pengusaha tidak menghapus upah dan THR Lebaran
walaupun dimasa sulit ini.

"Peringatan May Day dilakukan dengan banyak kampanye di media sosial dan
virtual," katanya.

Iqbal juga mengajak agar para pekerja di Indonesia menggelar penggalangan dana.
Dana itu untuk solidaritas pangan dan kesehatan para buruh yang kena PHK.

"Selain itu, aksi galang dana dari buruh untuk solidaritas pangan dan kesehatan,"
ucapnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengaku juga akan menggelar aksi sosial untuk
memperingati May Day. Salah satu diantaranya adalah donor darah dan bantuan
kepada buruh yang terdampak Covid-19.

"Tahun ini May Day kita memang dalam situasi penuh keprihatinan karena wabah
corona," katanya.

Elly menyakini aksi besar yang awalnya akan digelar 30 April dan menyambut May
Day tidak jadi dilakukan. Karena, adanya keputusan tepat dari Presiden Jokowi yang
menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Page 133 of 181.