Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020

Title DPD: OMNIBUS LAW CIPTAKER JAUH DARI SEMANGAT OTONOMI DAERAH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 29 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429132910-32-498428/dpd-omn ibus-law-
Page/URL
ciptaker-jauh-dari-semangat-otonomi-daerah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan poin penjelasan
dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Poin yang dimaksud terkait mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan
atas pengelolaan kekayaan mulai dari perizinan hingga pembinaan pada tingkat
pemerintah pusat.

Yorrys menjelaskan, poin penjelasan ini akan membuat pemerintah daerah tingkat
provinsi dan kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola
sumber daya ekonomi sendiri dan cenderung harus menunggu delegasi tugas dari
pemerintah pusat.

"Hal ini bertolak belakang dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah," ucap
Yorrys dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com , Rabu (29/4).

Selanjutnya, Yorrys menyoroti tentang standar upah minimum pekerja yang
mengikuti provinsi (UMP). Dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dia menerangkan, telah diatur
bahwa standar yang digunakan menggunakan standar kabupaten atau kota (UMK).

Menurutnya, upah minimum yang berpatokan pada UMP hanya akan
menguntungkan kelompok pekerja di daerah tertentu saja, seperti di DKI Jakarta.

"Di daerah lainnya, pekerja akan dirugikan karena UMP di berbagai daerah provinsi
lebih rendah dibandingkan standar UMK," tuturnya.

Yorrys juga menyoroti penghapusan ketentuan upah minum sektoral kota dan
sektoral kabupaten (UMSK). Menurutnya, langkah penghapusan itu sangat
merugikan pekerja mengingat UMSK dibagi berdasarkan sektoral karena upah antar
sektor berbeda sesuai dengan beban kerja yang bervariasi.

"Beban kerja sektor manufaktur berbeda dengan beban kerja sektor jasa," ujar
Yorrys.

Dia juga menyoroti soal aturan pembayaran upah berdasarkan jam kerja. Yorrys
berkata aturan yang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengizinkan
pengusaha dapat membayar pekerja berdasarkan jam kerja jika seorang pekerja

Page 177 of 181.