Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 179
bekerja kurang dari 40 jam akan membuka peluang bagi pengusaha untuk
membayar pekerja lebih murah dari seharusnya.
"Pengusaha dapat mencari celah untuk mengalihkan pembayaran bulanan menjadi
pembayaran per jam. Misalnya hanya memperkerjakan pekerja dalam empat hari
saja. Sehingga, mekanisme pembayaran berdasarkan jam kerja cenderung akan
dipilih para pengusaha," kata Yorrys.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan RUU Ciptaker. Keputusan itu diambil setelah Jokowi bertemu tiga
pimpinan serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia
(MPBI) di Istana.
Meski begitu, pembahasan RUU Ciptaker masih bergulir di Badan Legislasi DPR RI,
sebab dari awal DPR dan pemerintah sudah bersepakat untuk membahas klaster
ketenagakerjaan di akhir.
Ketua YLBHI Asfinawati menyebut keputusan Jokowi menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tak akan membatalkan
penyusunan aturan sapu jagat tersebut.
Menurut Asfinawati, Jokowi seharusnya membatalkan seluruh pembahasan RUU
Cipta Kerja karena prosesnya cacat hukum dan tak melibatkan masyarakat sipil dari
awal perancangan.
"Kami menganggap harus didrop semuanya. Karena pertama dari prosesnya saja
sudah cacat hukum, tidak ada masyarakat yang dilibatkan atau bahkan terdampak
yang dilibatkan ketika dirumuskan pemerintah," kata Asfinawati saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
(mts/jun)
Page 178 of 181.
