Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 82
Title TUNDA KLASTER KETENAGAKERJAAN, JOKOWI-DPR PECAH PENOLAK RUU CILAKA?
Media Name tirto.id
Pub. Date 29 April 2020
Page/URL https://tirto.id/tunda-klaster-ketenagakerjaan-jokowi-dpr-pecah-penola k-ruu-cilaka-fd3l
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang
RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, atau sebelumnya bernama Cipta Lapangan
Kerja alias Cilaka, sejak awal dikritik banyak kelompok masyarakat sipil dari berbagai
sudut pandang.
Dari perspektif lingkungan, peraturan ini dianggap hanya akan memperburuk krisis
iklim dan sebatas menguntungkan pengusaha batu . Bagi yang lain, peraturan ini
dianggap abai terhadap kepentingan-kepentingan kaum perempuan, alis tidak
berperspektif gender.
Di antara sekian banyak kritik itu, yang paling banyak disorot adalah bagian yang
menyangkut ketenagakerjaan. Para serikat buruh menganggap pasal-pasal di RUU
Cilaka menghilangkan banyak hak-hak mereka yang diatur dalam UU 13/2003
tentang Ketenagakerjaan, mulai dari urusan cuti hingga pesangon.
Selain itu, karena RUU Cilaka mengatur perluasan sistem kerja kontrak dan
outsourcing , maka buruh akan semakin mudah direkrut dan mudah pula di-PHK.
Dengan kata lain, mereka akan semakin rentan.
Kritik buruh bisa dibilang juga paling nyaring di antara kelompok masyarakat lain.
Selain pernyataan di media massa, serikat juga mengaktualisasikan penolakan
dengan cara turun ke jalan atau demonstrasi.
Maka ketika Presiden Joko Widodo memutuskan hanya menunda pembahasan
klaster ketenagakerjaan dan melanjutkan pembahasan klaster lain--yang totalnya
ada 11--dan disetujui DPR, mereka dianggap tengah memecah belah gerakan
penolak RUU. Penundaan ini sendiri diumumkan Jokowi Jumat (24/4/2020) lalu.
Ketika itu ia mengatakan substansi klaster yang disusun dengan metode omnibus
tersebut akan didalami hingga pasal per pasal.
Poin-Poin Masalah RUU Cilaka atau Cipta Kerja Menurut PSHK "Respons ini terlihat
sekadar hanya untuk menghindari tekanan massa buruh yang mengancam akan
berdemonstrasi jika pembahasan terus dilanjutkan saat ini," kata peneliti dari Forum
Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada reporter
Tirto , Selasa (28/4/2020).
Page 81 of 181.
