Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020

Rapat terakhir terkait RUU Cilaka digelar Senin (27/4/2020) kemarin. Baleg DPR
menggelar rapat bersama Ketua HIPPI Jakarta Sarman Simanjorang, Rektor
Universitas Prasetya Mulya Djisman Simandjuntak, dan Kepala Departemen Ekonomi
Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal.

Buruh Tetap Menolak Dugaan bahwa pembahasan klaster ketenagakerjaan ditunda
untuk "menghindari tekanan massa buruh" nampaknya tidak efektif karena
beberapa serikat tegas menyatakan tetap menolak RUU Cilaka.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) adalah salah satu serikat yang
menolak peraturan ini. Sebelum Jokowi mengumumkan penundaan pembahasan
klaster ketenagakerjaan, mereka mengancam akan turun ke jalan pada 30 April lalu.
Kini rencana itu ditunda seturut dengan keputusan penundaan pembahasan.

Juru Bicara KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan pembatalan aksi memang karena
klaster ketenagakerjaan ditunda dibahas. Namun ia menegaskan tekanan kepada
pemerintah tidak serta merta melemah karena serikatnya akan tetap menolak RUU
Cilaka dengan alasa "banyak pasal yang mereduksi hak buruh." Kepada reporter
Tirto, Kahar menuntut pemerintah tidak sekadar menunda pembahasan, tapi "cabut
klaster itu dari Cipta Kerja." Sementara Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri
Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy menegaskan serikatnya
menolak RUU Cilaka karena masalah pada peraturan ini bukan hanya pada substansi
dan proses penyusunan, tetapi juga intensinya yang hendak memperdalam
liberalisasi ekonomi di Indonesia.

RUU Omnibus Cilaka: Cuti Menikah, Haid, dan Beribadah Dihapus Oleh karena
itulah menurutnya, RUU ini tetap merugikan pekerja, terlepas dari apakah klaster
ketenagakerjaan dibahas belakangan atau bahkan dikeluarkan sama sekali--dan
dibentuk jadi peraturan baru.

"Ini dampaknya bareng-bareng ke seluruh rakyat pekerja. Enggak cuma buruh, tapi
juga petani, nelayan, perempuan, difabel, masyarakat adat. Itu yang akan
terdampak Omnibus Law dengan ada atau tidak ada klaster ketenagakerjaan,"
kata Ellena kepada reporter Tirto .

Salah satu poin RUU Cilaka di luar klaster ketenagakerjaan yang disoroti Ellena
adalah soal lingkungan. RUU ini tidak lagi menjadikan analisis mengenai dampak
lingkungan (Amdal) sebagai syarat mutlak pendirian usaha sebagaimana
sebelumnya diatur pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. RUU Ciptaker juga membolehkan industri membuang limbah ke
sungai dan laut asal mengantongi izin pemerintah.

"Kehancuran lingkungan hidup aja, kan, berdampak juga ke teman-teman pekerja,"
Ellena menegaskan..

(tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino

Page 82 of 181.