Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JUNI 2020
P. 61
Surat Edaran tanggal 28 Mei 2020 yang ditujukan kepada gubernur di seluruh
Indonesia itu dibuat berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019
tentang Penyakit Akibat Kerja. Menurut peraturan pemerintah, COVID-19 dapat
dikategorikan sebagai PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh pajanan
faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi.
Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, pekerja yang termasuk kategori
memiliki risiko khusus PAK akibat COVID-19 adalah tenaga medis dan tenaga
kesehatan yang bertugas merawat pasien di fasilitas layanan kesehatan atau tempat
lain yang ditetapkan pemerintah sebagai lokasi merawat pasien COVID-19.
Petugas kesehatan yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi dokter, dokter
gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan dan kebidanan,
tenaga teknik biomedika dan ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian
seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, serta tenaga kesehatan masyarakat
seperti epidemiolog kesehatan.
Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, pekerja pendukung di fasilitas
layanan kesehatan dan tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat pelayanan
pasien COVID-19 seperti petugas kebersihan dan pekerja penatu juga berhak atas
jaminan kecelakaan kerja. Demikian pula relawan yang mendukung upaya
penanggulangan pandemi COVID-19.
Menteri Ketenagakerjaan meminta para gubernur memastikan setiap pemberi kerja
yang rawan terserang COVID-19 mendapatkan dukungan untuk mencegah penyakit
akibat kerja sesuai regulasi, standar keselamatan kerja, serta protokol kesehatan.
Dia juga meminta perusahaan atau organisasi yang memiliki pekerjaan dengan
risiko khusus terkait penularan virus corona mendaftarkan pekerjanya ke program
jaminan sosial BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) dan memastikan mereka
mendapatkan manfaat JKK.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pemberi kerja yang
belum mengikutsertakan pekerja dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan harus
memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bila ada pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja karena
COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan meminta seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan meningkatkan pengawasan terkait pelindungan pekerja dari
penularan COVID-19.
"Agar menugaskan Pengawas Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya, dikutip Antara .
(Der).
Page 60 of 115.
