Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 JUNI 2020
P. 63

Terbitnya surat edaran tertanggal 28 Mei 2020 ini didasarkan pada Peraturan
               Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja. Merujuk aturan
               tersebut, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) dalam
               klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas
               pekerjaan, yaitu kelompok faktor pajanan biologi.

               Menurut SE tersebut, pekerja yang dapat dikategorikan memiliki risiko khusus PAK
               karena Covid-19 adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas
               merawat pasien di fasilitas kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh
               pemerintah sebagai tempat untuk merawat pasien Covid-19.

               Petugas kesehatan yang masuk dalam kategori tersebut meliputi dokter, dokter gigi,
               dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga
               teknik biomedika serti ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti
               apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti
               epidemiolog kesehatan.


               Selain itu, tenaga pendukung di fasilitas kesehatan dan tempat lain yang ditetapkan
               untuk menangani pasien terinfeksi Covid-19 seperti petugas kebersihan dan pekerja
               penatu pun juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja tersebut. Begitu pula para
               relawan yang bertugas yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

               Lebih lanjut, Ida pun meminta para gubernur untuk memastikan setiap pemberi
               kerja pada sektor yang rawan terpapar Covid-19 melakukan upaya pencegahan
               seoptimal mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid -19.

               Dia juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan risiko khusus
               agar mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan
               dan memastikan pekerja mendapatkan manfaat JKK.

               Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.


































                                                       Page 62 of 115.
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68