Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2019
P. 24
Dalam UU Tipikor yang baru, sambungnya, KPK juga bisa masuk menangani kasus
korupsi yang melibatkan korporasi.
Para karyawan BPJSTK yang mendapatkan pelatihan di sebut Tunas Integritas.
Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto menyebut 500 karyawan itu nantinya akan
menjadi agen dan di sebar di masing-masing unit kerja. Pun demikian, dirinya
menginginkan jumlah ideal Tunas Integritas mencapai 1.000 orang.
"Seluruh karyawan BPJSTK mencapai 6,000 orang. Keinginan kita ada 1.000 Tunas
Integritas, sehingga setiap satu orang agen mengawasi enam orang pegawai
BPJSTK," katanya.
Selain pelatihan, para peserta Tunas Integritas ini juga kelak akan memiliki akses
khusus ke KPK untuk melakukan pengawasan, pemantauan, hingga pengembangan
upaya pencegahan tindak korupsi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
Dengan melakukan pemantauan serta mengembangkan upaya-upaya pencegahan
tindak korupsi baik yang bisa dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar terhadap
institusi BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data, di 2016, BPJSTK melaporkan ada 89 gratifikasi (523 item), total
uang dan barang senilai mencapai Rp308 Juta dan USD 868 dolar AS. Pada 2017,
terdapat 96 laporan gratifikasi (695 item), total uang dan barang senilai Rp 88 Juta
dan pada 2018, terdapat 152 laporan gratifikasi (1.540 item), total uang dan barang
senilai Rp 554 Juta.
Pada capaian yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2018 telah diganjar KPK
dengan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi
terbaik. Ketua Ombudsman RI Dadan SSuharmawidjaya , menyambut baik inisiatif
manajemen BPJSTK itu. Sebab semua masalah korupsi bermula dari mal administrasi,
penyalahgunaan kabatan, wewenang.
Page 23 of 74.
