Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2019
P. 28
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko,
mengapresiasi niat BPJS Ketenagakerjaan tersebut. "Mestinya lingkup pekerjaan kami
utamanya lembaga pengguna dana APBN. Tapi karena ada kesadaran, apalagi dana
publik kelolaannya juga besar, maka kami sambut baik," ucap Sujanarko.
Sujanarko mengatakan, pendidikan para Tunas Integritas akan menjadi mata dan
telinga KPK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta pencegahan
korupsi, baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS
Ketenagakerjaan. "Yang terpenting semakin meningkatkan budaya zero fraud dalam
BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.
Berdasarkan data, tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan melaporkan ada 89 gratifikasi
(523 item barang, total uang dan barang senilai Rp 308 Juta dan USD 868 dolar AS.
Tahun 2017, terdapat 96 laporan gratifikasi(695 item barang, total uang dan barang
senilai Rp 88 Juta), dan tahun 2018 terdapat 152 laporan gratifikasi (1.540 item
barang, total uang dan barang senilai Rp 554 Juta).
Berdasarkan capaian yang dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2018 telah
diganjar KPK dengan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian
Gratifikasi terbaik.
Ketua Ombudsman RI Dadan S. Suharmawidjaja juga menyambut baik inisiatif
manajemen BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sebab semua masalah korupsi bermula
dari mal administrasi, penyalahgunaan jabatan, hingga wewenang. "Pencegahan dini
ini diharapkan bisa ditiru instansi lain," ujar Dadan.***
Page 27 of 74.
