Page 65 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2019
P. 65
"Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa membantu memfasilitasi kepulangan
jenazah Imam karena Imam tidak tercatat sebagai TKI resmi," ujarnya.
Sulistiyanto mengatakan dokumen resmi keberangkatan TKI menjadi penting untuk
menghindari persoalan ketika TKI bermasalah di negara tempat tujuan kerja. Dengan
menjadi TKI resmi juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan
terkait nasib TKI.
"Pemkab Bantul hanya bisa menangani kasus jika berdasar info resmi KJRI (Konsulat
Jenderal Republik Indonesia) atau dari penyalur TKI legal. Kalau bukan dari dua
lembaga tersebut, kami enggak tidak bisa mengakses," ujar Sulistiyanto.
Menurutnya, masih banyak TKI asal Bantul yang berangkat tanpa sepengetahuan
resmi Pemkab Bantul dan perusahaan resmi penyalur TKI. Biasanya, TKI yang
berangkat mandiri karena diajak keluarga, saudara, atau teman yang sudah lebih dulu
bekerja di luar negeri. Karenanya, Pemkab Bantul tidak memiliki tanggung jawab
hukum terhadap TKI yang berangkat tanpa jalur resmi.
Sebenarnya, lanjut Sulistiyono, Bantul punya anggaran untuk memfasilitasi
kepulangan jenazah TKI jika meninggal di luar negeri namun harus sesuai prosedur
atau resmi, berhubung mulai tahun ini, KBRI tidak bisa memfasilitsi pemulangan
jenazah TKI ilegal. Diketahui, sampai saat ini terdata TKI resmi asal Bantul yang
bekerja di Malaysia 270 orang. Jumlah tersebut berlum termasuk di beberapa negara
lain.
Page 64 of 74.
