Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 104
DORONG INKLUSIVITAS, MENAKER TERIMA PENGHARGAAN DARI USAID
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mendapat penghargaan dari USAID diberikan oleh Wakil
Dubes AS untuk Indonesia, Michael F. Kleine. Penghargaan diberikan atas berbagai upaya
Kementerian Ketanagakerjaan dalam mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan.
Penghargaan ini juga terkait komitmen Kemnaker dan kolaborasi dengan USAID dalam
mendorong ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif, terutama untuk tenaga kerja
perempuan dan disabilitas.
Penghargaan itu diterima Ida saat mengikuti 'Konferensi Inklusivitas, Sebuah Inisiatif
Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Inklusif Mendorong Inklusivitas dan Pengembangan
Jejaring Kerja Sama dengan Dunia Usaha dalam Upaya Reformasi BLK' yang digelar secara
virtual, Rabu (6/10).
Dalam konferensi virtual itu, Ida juga menjadi keynote speaker. Ida mengatakan, Kemnaker
sendiri terus berupaya mewujudkan inklusivitas ketenagakerjaan dan kewirausahaan di
Indonesia, khususnya terkait kesetaraan bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas di
dunia kerja.
Dalam upayanya tersebut, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menciptakan
ekosistem ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang inklusif.
"Untuk itu, pemerintah menggandeng seluruh potensi yang ada, baik pengusaha, BUMN,
perguruan tinggi, maupun kelompok masyarakat atau civil society organization. Termasuk kerja
sama dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Mitra Kunci ini," kata Ida.
Menaker mengatakan, untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang inflkusif di Indonesia, pihaknya
terus memperkuat dan mendorong implementasi nilai-nilai inklusifitas dari hulu hingga hilir
ketenagakerjaan.
Dari hulu, upaya yang dilakukan adalah memberikan akses seluas-luasnya bagi kelompok rentan.
Misalnya pemuda miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pelatihan
skill, meningkatkan skill (up-skilling), ataupun alih keterampilan (re-skilling).
"Karena dengan penguasaan skill dan kompetensi yang tepat, setiap individu akan memiliki
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, atau berwirausaha," katanya.
Ia menambahkan, dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan di
BLK maupun LPK, serta dalam rangka mempraktikkan nilai inklusivitas, pemerintah telah
menghapus pembatasan usia maupun latar belakang pendidikan.
Dengan begitu, siapapun berhak mengakses pelatihan di BLK, tanpa ada batasan usia dan syarat
pendidikan formal. Begitupun bagi perempuan dan penyandang disabilitas juga memiliki akses
yang sama.
"Semua langkah ini adalah bagian dari transformasi BLK yang merupakan salah satu program
prioritas kami, untuk mencetak SDM yang kompeten dan berdaya saing, serta sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan vokasi," kata Menaker.
Pada sisi hilir, lanjut Menaker Ida, upaya yang dilakukan yaitu mewujudkan pasar kerja yang
inklusif. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat partisipasi tenaga kerja perempuan dan
disabilitas dalam dunia usaha dan industri (DUDI) dan kewirausahaan.
103
