Page 12 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 12
Judul Ada Kekosongan Hukum Pelindungan ABK, Begini Langkah Pemerintah
Nama Media kompas.com
Newstrend Pelindungan AKPI
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/10/07/073609226/ada-
kekosongan-hukum-pelindungan-abk-begini-langkah-pemerintah
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-10-07 07:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Basilio Dias Araujo (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi) Undang-
undang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pelaut, sedangkan UU pekerja migran
Indonesia yang meliputi pelaut awak kapal atau pelaut perikanan tidak sesuai dengan konvensi
pokok ILO
positive - Basilio Dias Araujo (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi) Tim akan
berisi perwakilan kementerian dan lembaga yang relevan yang akan bertugas melanjutkan
secara intensif diskusi detail terkait hal ini untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-
undangan yang relevan di sektor perikanan
Ringkasan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tengah menyusun draf kerangka acuan dan
mendukung harmonisasi regulasi dan implementasi hukum yang mengatur tentang pelindungan
pekerja di sektor perikanan di Indonesia atau anak buah kapal (ABK). Menaker Ida Fauziyah
mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum
yang mengaturnya.
ADA KEKOSONGAN HUKUM PELINDUNGAN ABK, BEGINI LANGKAH PEMERINTAH
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tengah menyusun draf kerangka acuan dan
mendukung harmonisasi regulasi dan implementasi hukum yang mengatur tentang pelindungan
pekerja di sektor perikanan di Indonesia atau anak buah kapal (ABK).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo mengatakan, saat
ini, terdapat kekosongan hukum tentang perlindungan pelaut atau ABK. Untuk itu, bersama
11
