Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

kementerian dan lembaga terkait, dilakukan diskusi studi analisis perbandingan 2019-2021
tentang Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Konvensi ILO Nomor 188.
"Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pelaut, sedangkan UU pekerja migran
Indonesia yang meliputi pelaut awak kapal atau pelaut perikanan tidak sesuai dengan konvensi
pokok ILO," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Lebih lanjut kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama ini juga telah
melaksanakan segala aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
dan konvensi ILO Nomor 188, dengan melindungi hak-hak awak kapal sebagai bentuk
perlindungan hukum.

Selain mendiskusikan regulasi untuk Anak Buah Kapal (ABK), Kemenko Marves juga bersama
dengan Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membentuk Tim Upaya Harmonisasi.

"Tim akan berisi perwakilan kementerian dan lembaga yang relevan yang akan bertugas
melanjutkan secara intensif diskusi detail terkait hal ini untuk mengharmonisasikan peraturan
perundang-undangan yang relevan di sektor perikanan," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan
dan pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing. Selama ini, pekerja
migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing rentan menjadi korban
eksploitasi.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika
terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait
aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak
kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

12