Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

"Kami merevisi Permenaker No 19 tersebut. Kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-
benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang No 40
Tahun 2004 dan juga PP No 46 Tahun 2015," kata Indah dalam keterangan tertulisnya, Rabu
(6/10/2021).

Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh
pengundurkan diri dan PHK. Selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim di bawah Rp10
juta dan range umur peserta paling banyak di bawah 30 tahun, di mana merupakan usia
produktif bekerja.

Sementara itu Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Hermanto Achmad
juga menyoroti isu yang sama. Saat ini, kata Hermanto, pencairan JHT sangat mudah dan banyak
di antara pekerja yang menggunakan modus seolah-olah PHK untuk dapat melakukan klaim.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Elly Rosita Silaban menambahkan agar mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke konsep UU
No 24 Tahun 2011 seperti praktek yang berlaku internasional berupa old saving.

"Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya adalah dana ketahanan untuk
pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua diubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit
karena bisa diambil setelah dipecat, memang menjadi hilang filosofinya. Apakah dikembalikan
(aturannya) ke undang-undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi lebih lanjut,"
tutur Elly.

Sementara itu di tempat terpisah Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang
Jakarta Slipi menyampaikan selama pandemi Covid-19 data klaim JHT di wilayah kerjanya
meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, baik itu klaim secara onsite ataupun klaim secara
online.

146