Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

Judul Sistem pengupahan baru belum tentu tingkatkan investasi
Nama Media lampung.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://lampung.antaranews.com/berita/543289/sistem-pengupahan-
baru-belum-tentu-tingkatkan-investasi
Jurnalis Triono Subagyo
Tanggal 2021-10-06 11:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai sistem
pengupahan baru yang ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan belum tentu akan dapat meningkatkan realisasi investasi.
Kondisi tersebut, menurut dia, dikarenakan realisasi investasi tidak hanya dipengaruhi oleh
sistem pengupahan karena masih ada masalah ketenagakerjaan lainnya yang juga perlu dicari
solusinya.

SISTEM PENGUPAHAN BARU BELUM TENTU TINGKATKAN INVESTASI

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai sistem
pengupahan baru yang ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan belum tentu akan dapat meningkatkan realisasi investasi.

Kondisi tersebut, menurut dia, dikarenakan realisasi investasi tidak hanya dipengaruhi oleh
sistem pengupahan karena masih ada masalah ketenagakerjaan lainnya yang juga perlu dicari
solusinya.

"Penerbitan PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang bertujuan
untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Namun sistem pengupahan baru ini belum tentu
berdampak pada realisasi investasi. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti
sistem outsourcing, ketentuan pesangon dan jaminan hari tua, serta minimnya program reskilling
dan upskilling juga perlu diselesaikan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pemerintah, lanjut Pingkan, juga masih harus dapat menjamin kepastian regulasi dan koherensi
antara aturan pusat dan daerah, penegakan hukum dan keterbukaan ekonomi agar dapat
menunjang pemulihan ekonomi yang terdisrupsi pandemi hampir dua tahun terakhir ini.

PP 36/2021 menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sesuai UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berisi perubahan penghitungan upah minimum
pekerja (UMP) dan akan berdampak pada penghitungan UMP tahun 2022.

200