Page 226 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 226

Judul               Dewan Pengupahan Tunggu Rilis BPS
                Nama Media          Rakyat Bengkulu
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            War
                Tanggal             2021-10-06 10:27:00
                Ukuran              170x132mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 31.875.000

                News Value          Rp 318.750.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive  -  Adran  Khalik  (Anggota  Dewan  pengupahan  Provinsi  unsur  Pengusaha)  UMP  tidak
              mengenal usulan sekarang. Penetapan murni berdasarkan angka-angka yang dirilis oleh BPS.
              Sesuai dengan PP 36 Tahun 2021

              neutral  -  Adran  Khalik  (Anggota  Dewan  pengupahan  Provinsi  unsur  Pengusaha)  Posisi  PP
              tersebut  tidak  lagi  mengakomodir  usulan  atau  pendapat  dari  APINDO  dan  SPSI.  Semua
              menggunakan data BPS berdasarkan rumus yang telah ditetapkan pada PP 38/2021

              neutral - Adran Khalik (Anggota Dewan pengupahan Provinsi unsur Pengusaha) Sekarang semua
              sentralistik

              neutral - Edwar Happy (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
              Bengkulu) Kita juga upaya tetap bertahan dalam kondisi Covid-19 ini. Kalau untuk naik sulit,
              artinya saat ini kan kita terdampak semua

              positive  -  Edwar  Happy  (Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)
              Provinsi Bengkulu) Kami juga terus upayakan dan mencari data data untuk ini. Oktober ini kami
              akan rapat kembali, disamping itu kami menunggu rilis data BPS baru bisa rapat bersama dewan
              pengupahan dan bisa usulkan ke Pak gubernur untuk menetapkan UMP

              neutral - Aizan Dahlan (Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu) Kalau
              sekarang, besaran ditetapkan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021. Yang jelas kita usahakan
              minimal jangan sampai turun



              Ringkasan

              Direktur Eksekutif APINDO Provinsi Bengkulu sekaligus Anggota Dewan pengupahan Provinsi
              unsur Pengusaha, Adran Khalik menjelaskan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan
              penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bengkulu tahun 2022. Berdasarkan Peraturan
              Pemerintah  (PP)  nomor  36  tahun  2021  tentang  Pengupahan,  mengatur  penetapan  UMP
              disesuaikan dengan Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231