Page 227 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 227
DEWAN PENGUPAHAN TUNGGU RILIS BPS
Direktur Eksekutif APINDO Provinsi Bengkulu sekaligus Anggota Dewan pengupahan Provinsi
unsur Pengusaha, Adran Khalik menjelaskan ada beberapa pertimbangan untuk menentukan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bengkulu tahun 2022. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, mengatur penetapan UMP
disesuaikan dengan Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"UMP tidak mengenal usulan sekarang. Penetapan murni berdasarkan angka-angka yang dirilis
oleh BPS. Sesuai dengan PP 36 Tahun 2021," kata Adran, kemarin.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil rilis dari BPS untuk kelengkapan indikator
perhitungan penetapan besaran UMP.
Indikator tersebut, diantaranya berupa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi varitas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Kemudian, dari data pertumbuhan
ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber
dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
"Posisi PP tersebut tidak lagi mengakomodir usulan atau pendapat dari APINDO dan SPSI. Semua
menggunakan data BPS berdasarkan rumus yang telah ditetapkan pada PP 38/2021," paparnya.
Kemudian, untuk penyesuaian upah ninimum, dilakukan setiap tahun. Juga dari penyesuaian
nilai upah minimum, nantinya akan ditetapkan pada kisaran nilai tertentu diantara batas atas
dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. "Sekarang semua
sentralistik," jelas Adran.
Disisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu,
Edwar Happy mengatakan direncanakan rapat penetapan UMP Provinsi digelar kembali untuk
penetapan UMP ini pada kisaran 20-21 Oktober nanti. Dan untuk penetapan hasil rapat ini
direncanakan pada 11 November mendatang.
"Kita juga upaya tetap bertahan dalam kondisi Covid-19 ini. Kalau untuk naik sulit, artinya saat
ini kan kita terdampak semua," kata Edwar.
Dijelaskannya, saat ini untuk UMP berdasarkan penetapan 2021 lalu sebesar Rp 2.215.000 per
bulannya. Untuk jumlah pekerja se-Provinsi Bengkulu ini tercatat ada lebih kurang 2.000
perusahaan dengan 39.575 tenaga kerja.
Sementara itu, bila dilihat dari data besaran UMP sebelum. Menunjukkan grafik yang terus
meningkat. Misalnya, pada 2019 UMP diangka Rp 2.040.407. kemudian, untuk UMP Tahun 2020
sebesar Rp 2.213.604, dan UMP Tahun 2021 adalah Rp 2.215.000 "Kami juga terus upayakan
dan mencari data data untuk ini. Oktober ini kami akan rapat kembali, disamping itu kami
menunggu rilis data BPS baru bisa rapat bersama dewan pengupahan dan bisa usulkan ke Pak
gubernur untuk menetapkan UMP," tukasnya.
Ditambahkan, oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan
Dahlan bahwa melihat skala pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan surplus pertumbuhan
ekonomi nasional yang naik diatas 5 persen pertumbuhannya.
"Kalau sekarang, besaran ditetapkan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021. Yang jelas kita
usahakan minimal jangan sampai turun," kata Aizan. (war)
226
