Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 244
Judul Pekerja Terlambat Masuk Kerja, Pengusaha Tak Boleh Asal Potong
Gaji!
Nama Media kumparan.com
Newstrend Pembayaran Gaji
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pekerja-terlambat-masuk-kerja-
pengusaha-tak-boleh-asal-potong-gaji-1wfMxnStT05
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-10-06 09:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 alias UU Cipta Kerja, membuat segala
regulasi berkaitan dengan dunia usaha atau pengusaha dan pekerja turut berubah. Termasuk
dengan klaster ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada para pekerja. Salah satu beleid
yang turut berubah yakni terkait pengupahan. Ini tertuang dalam aturan turunan UU Cipta Kerja,
yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
PEKERJA TERLAMBAT MASUK KERJA, PENGUSAHA TAK BOLEH ASAL POTONG GAJI!
Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 alias UU Cipta Kerja, membuat segala
regulasi berkaitan dengan dunia usaha atau pengusaha dan pekerja turut berubah. Termasuk
dengan klaster ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada para pekerja.
Salah satu beleid yang turut berubah yakni terkait pengupahan. Ini tertuang dalam aturan
turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Dalam postingan instagram resminya, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) memberikan
penafsiran salah satu yang berubah dalam peraturan tersebut, memungkinkannya pemotongan
upah atau gaji terhadap karyawan yang datang terlambat.
"Pemotongan gaji karena terlambat masuk kerja merupakan bentuk denda yang dapat dikenakan
pengusaha terhadap pekerja atau buruh," bunyi unggahan tersebut dikutip kumparan, Rabu
(6/10).
Kendati demikian, tindakan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh perusahaan.
Klausul yang merupakan penafsiran dari pasal 59 ayat 1 ini menjelaskan, langkah tersebut hanya
bisa dilakukan selama diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB).
243
