Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 245
"Jika tidak diatur dalam PK, PP, atau PKB, maka pengusaha tidak diperkenankan untuk
mengenakan denda bagi pekerja atau buruh tersebut," bunyi lanjutan dari unggahan ini.
Dalam salinan aturan yang kumparan telusuri, Pasal 59 ayat 1 ini secara utuh berbunyi:
Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaian dikenakan denda
apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
Frasa dalam peraturan ini rawan multitafsir dan cenderung merugikan pekerja. Terutama bila
tidak secara eksplisit mengatur soal kriteria keterlambatan yang dimaksud.
Banyak warganet yang memberikan komentar dalam unggahan tersebut soal alasan
keterlambatan yang berujung pemotongan gaji.
"Kalau misal ada masuk kerja tapi mesin finger print-nya error terus dipotong gaji seharian itu
gimana? Pabrik yang aku kerja gitu lho," tulis akun @anitaherdiantiw.
"Telat 2 menit dipotong Rp 200 ribu, lembur 1 jam dibayar Rp 10 ribu," tulis akun @tiaraprmtt.
"Lambat datang gaji dipotong, lambat pulang gaji tak ditambah," timpal @alqan_akhar.
244
