Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

SIDANG UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH AKUI TAK PERNAH BERI NASKAH
AKADEMIK KE SERIKAT BURUH
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang mengakui, pemerintah tidak
pernah memberikan naskah akademik dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ketika masih dalam bentuk rancangan pada serikat buruh.

Hal itu ia katakan saat menjadi saksi fakta dalam sidang uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja
di Mahkamah Konstitusi (MK), yang disiarkan secara daring, Rabu (6/10/2022). "Untuk
rancangan akademis, kami tidak menyerahkan, tetapi dalam pembahasan, kami menyiapkan
bahan isu-isu krusial yang selama ini kami identifikasi. Dari situlah kami bergerak dan berdiskusi,"
kata Haiyani.

Namun, Haiyani menyampaikan, meski naskah akademik tidak diserahkan kepada serikat buruh,
pasal-pasal terkait klaster ketenagakerjaan yang akan dimasukkan dalam UU sudah
diberitahukan dalam bentuk matriks. Kata dia, semua pasal-pasal klaster ketenagakerjaan yang
akan dimasukkan dalam UU Cipta Kerja sudah jelas termampang dalam matriks.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.Daftarkan email Perbandingan pasal baru
dengan pasal yang ada UU Ketenagakerjaan juga sudah dipaparkan dalam matriks tersebut.
"Dalam pembahasan tentu tidak bisa dibahas kalau tidak ada ini. Kami menyampaikannya dalam
bentuk soft file, matriks yang sudah kami susun pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan
dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih komunikatif," ujar dia.

Menurut dia, susunan klaster-klaster tersebut dilakukan oleh beberapa pihak antara lain
pemerintah hingga kalangan buruh. "Jadi, bahan-bahan ini, kami jadikan bahan masukan dan
yang menyusunnya bukan kami, Yang Mulia. Tetapi kami pernah diundang bersama dengan
Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemenkumham," ucap dia.

Adapun Haiyani menjadi saksi untuk beberapa perkara uji materi dan uji formil UU Cipta Kerja.

72