Page 209 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021

BANTUAN SUBSIDI UPAH SUDAH CAIR RP4,9 TRILIUN HINGGA 24 SEPTEMBER
2021
Hingga 24 September penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh (BSU) tahun
2021 telah mencapai Rp4,9 triliun. Data tersebut disalurkan melalui rekening bank Himbara
(himpunan bank milik negara) milik penerima yang sudah ada maupun pembukaan rekening
secara kolektif (burekol) bagi penerima.

“Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per 24 September, sebesar
Rp4.911.200.000.000, yang terdiri dari rekening existing bank Himbara dan burekol,” ujar
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos),
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, Jumat (24/09/2021).

Indah memaparkan total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan
(BPJSTK) sebanyak 7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU
telah disalurkan sebanyak 4.911.200 orang penerima.
Memasuki tahap 5 penyaluran BSU, Kemnaker menyelenggarakan kegiatan evaluasi empat tahap
penyaluran BSU Tahun 2021. Evaluasi dilakukan terkait data penerima BSU, mekanisme
penyaluran, kendala, dan kemungkinan perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan
penyaluran BSU Tahun 2021.
“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan persentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU,” kata Indah.

Pada tahun 2021, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening Himbara. Untuk pekerja
yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi namun tak memiliki rekening Himbara akan
dibukakan rekening baru secara kolektif.

Indah mengungkapkan, ditemukan sejumlah masalah dalam penyaluran BSU melalui rekening
Himbara. Di antaranya, komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak
sinkron yang mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.

“Kedua, terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,”
imbuhnya.

Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA.
Keempat, kurangnya diseminasi bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme
penyaluran BSU. Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena
kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU.

“Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJSTK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJSTK dengan bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU,” ujar Indah.

Seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari pengaduan masyarakat ke PHI melalui media
sosial maupun pesan jaringan pribadi.

“Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk
ditindaklanjuti,” tandasnya.(fj)

208