Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021

Mufida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, meminta layanan pusat pengaduan ini
bersifat terpusat dan responsif. Ia menyebut Kemenaker memang telah memiliki kanal
pengaduan via website, telepon dan WhatsApp.

Meski begitu, Mufida meminta sifat responsif atas aduan dan batas waktu penyelesaian aduan
juga menjadi standar layanan pengaduan.

Dikutip dari Antaranews.com, Menurut dia, pihaknya mendapat banyak laporan terkait persoalan
penyaluran BSU tahap III oleh pekerja.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan yang didapatkan terkait kendala belum cairnya BSU
padahal sudah terdaftar, jumlah yang masuk ke rekening masih 0, persoalan rekening bersama
hingga pertanyaan soal asas keadilan bagi penerima BSU.

"Aduannya banyak sekali, saya kita aduan ini juga sudah sampai di Kemenaker. Sebab itu, perlu
ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU
termin III ini," ujarnya.

Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ)
dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara masif kepada pekerja penerima
BSU.

Ia mengingatkan, semangat BSU adalah pemberian bantuan bagi pekerja agar tetap bisa
menjalankan roda ekonomi keseharian.
Kampanye manfaat BSU yang tengah dilakukan Kemenaker, masih menurut dia, seharusnya juga
dirasakan mereka yang ternyata kesulitan dalam pencarian BSU.

"Uang Rp1 juta benar-benar amat bermanfaat bagi pekerja dengan gaji di angka Rp3,5
juta/bulan. Apalagi sekarang bersamaan PTM terbatas dimulai, banyak pekerja yang
mengadukan butuh BSU untuk biaya sekolah anak-anak, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari,"
katanya.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan
perubahan pengaturan pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi dan
transformasi teknologi yang berdampak pada perubahan pola hubungan kerja.

"Perubahan pengaturan bidang pengupahan harus menjawab tantangan dinamika globalisasi
dan transformasi teknologi serta informasi yang berdampak pada perubahan tatanan sosial dan
ekonomi termasuk pola hubungan kerja, " ujar Menaker dalam keterangan resmi yang diterima
di Jakarta pada Rabu (22/9).

Selain itu, Ida mengatakan ketika memimpin sidang pleno sosialisasi persiapan penetapan Upah
Minimum (UM) tahun 2022 pada 22 September 2021, bahwa latar belakang penetapan upah
pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem pengupahan berkeadilan dalam konteks untuk
mencapai kesejahteraan pekerja sambil tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan
kondisi perekonomian nasional.

Sosialisasi itu sendiri dimaksudkan agar setiap anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Nasional (Tripnas) dapat terinformasi mengenai perubahan formula penetapan UM sesuai
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.***

52