Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 114

Title          MENAKER YAKIN RUU OMNIBUS LAW PERKUAT PERLINDUNGAN BURUH
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      11 Januari 2020
                              https://republika.co.id/berita/q3wk19354/menaker-yakin-ruu-omnibus-law -perkuat-
               Page/URL
                              perlindungan-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan dalam Rancangan Undang-
               Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang dibahas Pemerintah
               akan memperkuat perlindungan bagi pekerja atau buruh. Meskipun, kata Ida, tujuan
               dirancangnya UU tersebut untuk menciptakan lapangan kerja melalui
               pengembangan investasi

               "Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
               peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law," ujar Ida
               dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (10/1).

               Karena itu, Kemenaker membuka ruang dialog dan berdiskusi dengan perwakilan
               serikat buruh mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

               Ida menjelaskan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah kepastian pekerja
               dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
               pekerja kontrak, mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan pekerja
               tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

               Hak tersebut antara lain: hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
               dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.

               "Jadi tidak benar, habis kontrak nggak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida

               Ida juga memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap
               mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan. Selain menerima kompensasi PHK,
               pekerja ter-PHK, juga mendapat pelindungan jaminan sosial berupa Jaminan
               Kehilangan Pekerjaan (JKP).

               Selain itu, Ida menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
               omnibus law. Nantinya, UM itu hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja
               kurang dari satu tahun.

               Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah untuk pekerja
               dengan masa kerja di atas 1 tahun.





                                                      Page 113 of 175.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119