Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 115
Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha."UM
tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," kata Ida.
Politikus PKB itu menambahkan, omnibus law juga akan membuat waktu kerja
menjadi lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," kata dia.
Selain itu, Omnibus law juga mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing
(TKA), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan
profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja
Indonesia (TKI).
Namun, penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang
tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Ia juga sekaligus membantah isu yang beredar bahwa serikat pekerja tidak
dilibatkan dalam dialog perumusan omnibus law tersebut, dan hanya melibatkan
dari pengusaha saja.
"Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari
unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah,"kata Menaker Ida.
Ida menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law
ini kami akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS,
yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga
kerja.
Page 114 of 175.
