Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 120
Ida membuka ruang dialog dengan berdiskusi perwakilan serikat buruh mengenai
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam kesempatan ini presidium serikat
pekerja (SP/SB) yang terdiri dari perwakilan beberapa konfederasi SP/SB.
Ia menjelaskan salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja dengan
hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan pekerja
tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Hak tersebut antara lain, hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak nggak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida Ida
juga memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap
mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan.
"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat perlindungan
jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.
Selain itu, ia menyebut bahwa sistem Upah Minimum (UM) tetap ada dalam
omnibus law. Di mana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun, besaran upah di atas UM
disepakati antara pekerja dan pengusaha.
"UM tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terangnya
Lebih lanjut, dikatakannya, omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, di mana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi
oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mempercepat proses pembangunan nasional
dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas
kesempatan kerja bagi TKI.
Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Page 119 of 175.
