Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 34

Title          MENAKER KLAIM OMNIBUS LAW UU CIPTA LAPANGAN KERJA BERPIHAK PADA BURUH
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      12 Januari 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/12/1189202/menaker-klaim-omni bus-law-
               Page/URL
                              uu-cipta-lapangan-kerja-berpihak-pada-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan Rancangan Undang-
               Undang (RUU)/Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara komprehensif
               dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

                Meskipun tujuan RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja melalui
               pengembangan investasi, Ida menyatakan bahwa perlindungan bagi pekerja/buruh
               tetap diperkuat.

                "Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
               peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law," kata Ida
               pada Jumat (10/1/2020).

                Ida Fauziyah membuka ruang dialog dengan berdiskusi perwakilan serikat buruh
               mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam kesempatan ini presidium
               serikat pekerja/serikat (SP/SB) yang terdiri dari perwakilan beberapa konfederasi
               SP/SB.

                Menaker menjelaskan salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja
               dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
               pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan
               pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).


                Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
               dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
               "Jadi tidak benar, habis kontrak nggak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida.


                Menaker juga memastikan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
               tetap mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan. "Selain menerima
               kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan sosial berupa
               Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.

                Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
               omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang




                                                       Page 33 of 175.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39