Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 35
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.
Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha."UM
tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang Menaker.
Menaker menambahkan omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.
Terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hal itu bertujuan memenuhi
kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum
dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mempercepat proses pembangunan
nasional dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas
kesempatan kerja bagi TKI.
Menurutnya, penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu
yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Terkait isu yang beredar soal SP/SB tidak dilibatkan dalam dialog perumusan
omnius law ini dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida
menegaskan hal itu mutlak tidak benar. "Tentu kita mendengarkan masukan dari
unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah,"
kata Ida.
Menaker menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam
omnibus law ini kami akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan
UU BPJS, yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial
bagi tenaga kerja.
Page 34 of 175.
