Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 54
perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) menampung dan mengirim calon
tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke luar negeri.
"Kalau kami melakukan inspeksi mendadak di tempat penampungan TKI ilegal dan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Pengawasan Kemnaker maka tempat
penampungan yang kami datangi pasti kosong dari calon TKI ilegal. Kami sudah
menduga pemilik tempat penampungan itu bekerja sama dengan oknum pengawas
Ketenagakerjaan," kata seorang staf di Ditjen Pembinaan Penempatan Kemnaker
yang enggan disebutkan namanya.
Karena itu, kata dia, kalau pihak Ditjen Pembinaan Penempatan Kemnaker ingin
sukses dalam melakukan sidik P3MI yang nakal, mereka tidak akan berkoordinasi
dengan pihak Pengawasan Kemnaker. "Koordinasi dengan mereka pasti bocor Pak.
Maka jangan heran kami melakukan tindakan sendiri," kata dia. Kepala Biro Humas
Kemnaker, Soes Hindharno sulit dikonfirmasi.
Timboel berharap, Kemnaker harus serius dalam menurunkan bahkan
menghilangkan KK. Dari sisi regulasi, kata dia, harus dibuat mekanisme publik (SP
SB maupun masyarakat sekitar pabrik) untuk melaporkan potensi terjadinya KK baik
ke pengawas maupun ke polisi.
Dikatakan, persoalan Penyakit Akibat Kerja (PAK) masih kurang serius diperbaiki.
Padahal PAK yang merupakan bagian dari KK kerap kali terjadi paska bekerja.
Sistem pelaporan PAK ke BPJamsostek harus dipermudah sehingga bisa
memudahkan pekerja yang mengalami PAK dapat ditanggung Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) di BPJamsostek dan membantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Selama ini PAK banyak dibiayai JKN," kata Timboel.
Dari sisi pengawasan, kata Timboel, harus ditingkatkan kualitas dan kuantitas
pengawas spesialis K3. Menurut Timboel, hari K3 Nasional jangan hanya dilakukan
dengan seremonial setiap tahun yang tidak di-follow up oleh sikap tegas dan sigap
untuk perbaikan kondisi kerja di tempat kerja untuk menurunkan jumlah KK.
Dikatakan, preventif dan promotif harus dilakukan terus menerus dengan massif dan
dikawal oleh penegakkan hukum. Hari K3 Nasional tidak selesai dengan sekadar
perayaan dan seremonial yang tiap tahun dirayakan padahal kasus K3 terus
meningkat, pemerintah harus fokus uiknenurunkan jumlah KK dengan pelibatan
semua pihak. "Keselamatan pekerja adalah tanggungjawab Pemerintah dan kita
semua," kata dia.
Page 53 of 175.
