Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

"Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar
pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan
revolusi industri yang kian melesat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu
(12/1/2020).

Ida juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat
pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan
penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan
dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja.

"Jangan sampai problem K3 baru mendapat perhatian saat korban berjatuhan.
Jangan sampai kita baru peduli soal K3 ketika ada gugatan dari masyarakat atau
keluarga korban," ucapnya.

Ida mengungkapkan kasus kecelakaan kerja pada 2018 telah terjadi 157.313 kasus
dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. "Hal ini
menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26.40 persen,"
katanya.

Meski demikian, kata Ida, tantangan serius yang dihadapi yakni sebanyak 57,5
persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja, berpendidikan rendah. "Ini
berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam
bekerja," ungkapnya.

Ida juga menyebut kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian
materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi
produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi
indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan
(IPK).

"Soal nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety
first. Karena uang bisa dicari, karir bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan
sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan
sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja," jelasnya.

Dia menegaskan K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah
pusat. Serikat pekerja/Serikat Buruh juga wajib memberi perhatian dan mendorong
agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

"Karena ketenagakerjaan adalah bidang yang diotonomikan sehingga pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol atas
pelaksanaannya. Ini adalah soal kerja sama, koordinasi, saling mengawasi dan
saling mengingatkan," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Binwasnaker & K3, Iswandi Hari dalam laporannya
mengatakan maksud dan tujuan peringatan 50 tahun Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dan Bulan K3 Tahun 2020 untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-

Page 91 of 175.