Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

menghadirkan penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas
pelindungan bagi pekerja/buruh.
"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa,
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal
pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," ucap Ida dalam siaran
pers yang diterima pada Rabu (17/3).

Bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan dialog dalam
menampung aspirasi stakeholder; memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder
mengenai UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi dengan institusi
terkait di daerah masing-masing; dan mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi
publik terkait UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Ida menuturkan ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja. Hal itu telah diatur dalam 4 Peraturan Pemerintah
tersebut.

Pertama, dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, Pemerintah Daerah mempunyai peran terkait dengan Pendapatan Daerah yang berasal
dari DKPTKA; Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini
berlaku; dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan
TKA sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kedua, dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,
Pemerintah Daerah mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di Disnaker Kabupaten/Kota,
dan menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan/daring.

"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," ucap Ida.

Ketiga, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pengupahan, Pemerintah
Daerah mempunyai peran melaksanakan kebijakan pengupahan. Dalam pelaksanaannya, Pemda
wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat; penetapan Upah Minimum Provinsi (wajib);
dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (tidak wajib).

"Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan; membentukan Dewan
Pengupahan Provinsi (wajib) dan Kabupaten/Kota (tidak wajib); dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," ucapnya.

Keempat, dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pemerintah Daerah mempunyai peran memberikan layanan
pengantar kerja dan layanan pelatihan kerja terkait manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan jaminan sosial yang
terintegrasi; dan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum (pengenaan sanksi) terkait
pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

9