Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 8
Dalam mewujudkan amanat UU Cipta Kerja tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
meminta seluruh elemen bangsa, khususnya Kadisnaker seluruh Indonesia agar berkolaborasi
dan bersinergi.
"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa,
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal
pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," katanya saat melakukan
Rapat Kordinasi dengan Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Menaker Ida mengatakan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan
kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder; memberikan pemahaman yang positif
kepada stakeholder mengenai UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi
dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan mendukung dan berkontribusi dalam
aktivitas komunikasi publik terkait UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.
Menaker Ida mengatakan, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja. Hal itu telah diatur dalam 4 Peraturan
Pemerintah tersebut.
Pertama, dalam PP Nomor 34/2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
Pemerintah Daerah mempunyai peran terkait dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari
DKPTKA; Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat tiga bulan sejak PP ini
berlaku; dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan
TKA sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Kedua, dalam PP Nomor 35/2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemerintah
Daerah mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di Disnaker Kabupaten/Kota, dan
menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan/daring.
"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," ujarnya.
Ketiga, dalam PP Nomor 36/2021 yang mengatur mengenai Pengupahan, Pemerintah Daerah
mempunyai peran melaksanakan kebijakan pengupahan. Dalam pelaksanaannya, Pemda wajib
berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat; penetapan Upah Minimum Provinsi (wajib); dan
penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (tidak wajib).
"Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan; membentukan Dewan
Pengupahan Provinsi (wajib) dan Kabupaten/Kota (tidak wajib); dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," katanya.
Keempat, dalam PP Nomor 37/2021 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pemerintah Daerah mempunyai peran memberikan layanan
pengantar kerja dan layanan pelatihan kerja terkait manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan jaminan sosial yang
terintegrasi; dan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum (pengenaan sanksi) terkait
pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
(ars).
7
