Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan
keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang
perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan keuangan dan dana investasi
di BPJS Ketenagakerjaan ," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer dalam
keterangannya, Rabu (17/3/2021).

Kelima saksi yang diperiksa adalah LH selaku Direktur Investasi PT Schroder Investment
Management Indonesia dan AC selaku Deputi Direktur SPI BPJS Ketenagakerjaan periode tahun
2019.

Selanjutnya, FI selaku Karyawan PT Panin Sekuritas; AA selaku Asisten Deputi Bidang Pasar
Saham PT Jamsostek TK dan AA selaku Karyawan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung RI memperkirakan kerugian negara dugaan kasus
tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan
mencapai Rp 20 triliun. Angka itu dibukukan hanya dalam 3 tahun saja.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM
Pidsus) Febrie Adriansyah. Hal itu sekaligus menjawab kemungkinan kasus BPJS
Ketenagakerjaan hanya sebatas risiko bisnis.

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3
tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan
masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Febrie juga menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai unrealized loss atau
risiko bisnis. Unrealized loss sendiri biasa digunakan dalam perdagangan di pasar saham.
Artinya, kondisi penurunan nilai aset investasi saham atau reksadana sebagai dampak dari
fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis.

Febrie menyampaikan kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan hampir tidak mungkin dalam
kondisi unrealized loss. Sebab, kerugian yang diterima perseroan mencapai Rp 20 triliun dalam
3 tahun saja.

"Nah sekarang saya tanya kembali dimana ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa unrealized
loss (Rp 20 triliun) dalam 3 tahun. Ada nggak seperti itu? saya ingin denger dulu," ungkap dia.

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait
kerugian negara dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan.

"BPK yang menentukan kerugian. Ini nanti kita pastikan kerugiannya ini. Karena perbuatan
seseorang ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis," tandas
dia.

27