Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 43
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu
atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Aturan tersebut juga menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling
lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Adapun, jika pengusaha terlambat membayar
THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, maka dikenai denda sebesar
5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar. Pengenaan denda tersebut pun tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja.
Sedangkan, pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh akan
dikenai sanksi administratif.
Tahun lalu, Kemenaker menerbitkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Dengan aturan tersebut jika perusahaan
tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan, maka pemberian THR
bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda.
Anwar menerangkan SE yang diterbitkan di 2020 itu untuk memastikan pekerja mendapatkan
haknya, namun tetap memperhatikan kondisi perusahaan.
"Untuk SE yang tahun 2020 kita keluarkan karena memang untuk memastikan bahwa
pekerja/buruh masih mendapat haknya. Namun tentunya juga kita memperhatikan kondisi
perusahaan sehingga ada sedikit relaksasi," ujar Anwar.
42
