Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 39
Menurut keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang diterima di Jakarta pada Rabu,
Menaker menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
peraturan pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan mulia yaitu penciptaan lapangan
pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja.
Karena itu dalam pelaksanaannya Ida meminta seluruh elemen bangsa khususnya para kepala
dinas yang mengurus masalah ketenagakerjaan melakukan kolaborasi dan sinergi.
Ida mengharapkan bentuk kolaborasi dan sinergi yang selalu mengedepankan kekuatan dialog
dalam menampung aspirasi pemangku kepentingan (stakeholder) dan memberikan pemahaman
yang positif kepada stakeholder mengenai UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.
Selain itu dia meminta para Kadisnaker berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-
masing dan mendukung serta berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait UU itu
terutama klaster ketenagakerjaan.
Menurutnya, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah
(pemda) dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja yang juga sudah terkandung dalam empat
peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan.
Seperti dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, pemda mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari Dana
Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).
Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pemda mempunyai peran menerima
pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan menerima pelaporan PHK bagi
daerah yang belum tersedia sarana online.
Untuk PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemda mempunyai peran melaksanakan
kebijakan pengupahan seperti mengikuti pedoman pemerintah pusat untuk Upah Minimum
Provinsi (UMP).
"Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan, membentuk Dewan
Pengupahan Provinsi yang wajib dan kabupaten/kota yang tidak wajib, dan pembinaan,
pengawasan dan penegakan hukum," tegas Ida.
38
