Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 34
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN HARUS CIPTAKAN KETENANGAN KERJA DAN
KEMAJUAN USAHA
Pengawas Ketenagakerjaan Harus Ciptakan Ketenangan Kerja dan Kemajuan Usaha Michelle
Natalia Rabu, 17 Maret 2021 - 19:53 WIB
Menaker Ida Fauziyah. Foto/Ist JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
hari ini mengukuhkan Kepengurusan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) dan
Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) Periode 2020-2023.
Ida menyatakan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial memiliki peran
penting dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan ketenangan kerja dan
kemajuan berusaha.
Oleh karenanya, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial dituntut untuk
memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.
"Pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial punya peran yang sangat vital
dan mampu bekerja secara profesional untuk menciptakan keadilan sosial dan hubungan kerja
yang harmonis," kata Ida di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Dia menyambut baik dan mengapresiasi pembentukan APKI dan AMHI. Ida pun berharap
pengukuhan 2 organisasi ini mampu mengoordinasi dan mengonsolidasi antara unit hubungan
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
Diharapkan juga, keberadaan 2 organisasi profesi ini mampu mengilhami sinergi aparatur
ketenagakerjaan yang membidangi pelatihan, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan
pembinaan hubungan industrial, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait.
"Koordinasi dan konsolidasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial ini
menjadi langkah awal agar diikuti oleh instruktur, pengantar kerja serta penguji K-3, sehingga
ke depan, tercipta sinergi, kesatuan visi dan langkah bersama antar seluruh insan bidang
ketenagakerjaan," katanya.
Ida juga meminta momentum pengukuhan APKI dan AMHI mampu mendukung pelaksanaan
agenda 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberikan layanan terbaik
bidang ketenagakerjaan bagi masyarakat.
"Saya berharap APKI maupun AMHI mampu menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri dan
profesional, serta menjadi wadah komunikasi dan pengembangan SDM Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial yang cerdas dan unggul," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menambahkan,
saat ini pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan yang ada sebanyak 1.556 orang
sedangkan pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial sebanyak 820 orang.
"Untuk itu dalam melakukan tugas fungsinya, pejabat fungsional di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan harus saling berkoordinasi dan bekerjasama agar tidak terjadi tumpang tindih
dalam pelaksanaan tugas," kata Haiyani.
Usai dilantik, Ketua AMHI, Sahat Sinurat, mengatakan pelantikan pengurus AMHI merupakan
tonggak awal untuk melaksanakan kebijakan Ketenagakerjaan, khususnya 9 Lompatan Besar
Kemnaker dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan.
"Sejalan dengan Bu Menaker, harapannya pejabat fungsional lain di Kemnaker juga membentuk
Asosiasi seperti pelatihan, pengantar kerja. Jadi melalui Asosiasi ini, bisa membantu pemerintah
melaksanakan tugas dan fungsinya ke daerah," katanya.
33
