Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

"Diperlukan adanya kesepahaman, sinergisme, dan kerja keras seluruh elemen bangsa
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal
pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rapat Kordinasi dengan Kadisnaker se-
Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu (17/3).

Ida menambahkan bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan
dialog dalam menampung aspirasi stakeholder.

Kemudian, kata Ida, memberikan pemahaman yang positif kepada stakeholder mengenai UU
Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Selain itu, lanjut Ida, berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan
mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait UU Ciptaker klaster
ketenagakerjaan.

Menaker Ida mengatakan, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah
daerah dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja sebagaimana diatura di dalam empat
peraturan pemerintah (PP).

Pertama, PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing, pemda
mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari DKPTKA.

Kemudian, perda dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi perpanjangan
izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini berlaku. Pemda
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan TKA sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

Kedua, lanjut Ida, dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja,
pemda mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di disnaker kabupaten/kota, dan
menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan atau daring.

"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," ucapnya.

Ketiga, PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengupahan, pemda mempunyai
peran melaksanakan kebijakan pengupahan. Dalam pelaksanaannya, pemda wajib berpedoman
pada kebijakan pemerintah pusat, penetapan upah minimum provinsi (wajib), dan penetapan
upah minimum kabupaten/kota (tidak wajib).

"Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan, pembentukan dewan
pengupahan provinsi (wajib) dan kabupaten/kota (tidak wajib), dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," ucapnya.

Keempat, lanjut Ida, dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur mengenai
penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, pemda mempunyai peran memberikan
layanan pengantar kerja dan layanan pelatihan kerja terkait manfaat jaminan kehilangan
pekerjaan.

Kemudian, menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memberikan layanan jaminan
sosial yang terintegrasi; dan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum (pengenaan
sanksi) terkait pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan.(jpnn).

36