Page 2 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019
P. 2

Resume Kliping Berita Ketenagakerjaan

                                                     24 Juli 2019


                                                     Berita Terbaru





                                                   1 Negatif

                                                                                               Positif
                                                                                               Negatif
                                                    72 Positif





                                                     Newstrend


                                   BELEID PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN HARUS
                 Judul          :
                                   DISEMPURNAKAN

                 Sentimen       :  Positif


               Ringkasan

               Kemnaker meminta sejumlah  Civil  Society  Organization  (CSO) memberikan masukan secara konkret  untuk menyelesaikan
               aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Simplikasi
               peraturan  perundang-undangan  menjadi  alasan  mendasar  penyusunan  aturan  turunan  UU  18/2017  menjadi  3  Peraturan
               Pemerintah, 3 Perpres, 5 Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan.

               Direktur  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  (PTKLN)  Kemnaker  Eva  Trisiana  mengatakan  masukan  CSO  penting
               dibutuhkan Kemnaker selaku leading sector dalam penyusunan aturan turunan UU PPMI yang ditargetkan selesai November
               2019 nanti sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017.

               Perwakilan CSO, Daniel Awigra selaku Deputi Direktur Human Rights Working Group (HRWG) berpendapat perlu diperjelas
               draft RPP yang masih bersifat umum dan belum spesifik dalam memberikan pelindungan kepada PMI.

               Seknas Jaringan Buruh Migran (JBM) Savitri Wisnuwardhani, mengatakan bahwa RPP Perlindungan dan pengawasan harus
               juga menekankan mengenai mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum bagi PMI. Dia menilai perlu ada bab tersendiri
               yg menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3 UU PPMI mengenai penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.












                                                       Page 1 of 122.
   1   2   3   4   5   6   7