Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 16
Title KONTRAS TOLAK HADIRI RAPAT OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DI ISTANA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200304070430-20-480303/kontras -tolak-
Page/URL
hadiri-rapat-omnibus-law-cipta-kerja-di-istana
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menolak memenuhi undangan rapat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Badan Pekerja KontraS Yati Andriyani mengatakan penolakan itu merupakan bentuk
kritik atas sikap pemerintah yang terkesan sengaja menutupi dan diam-diam dalam
menyusun draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Kami menyampaikan penolakan kami untuk hadir dalam kegiatan tersebut," kata
Yati melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).
Kata Yati, KontraS telah menerima surat undangan dari KSP bernomor UND-32
/KSP/D.5/02/2020. Dalam surat itu, tertulis rapat mengagendakan penyampaian
pandangan tertulis terkait substansi dalam RUU Cipta Kerja.
Yati menjelaskan KontraS memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak undangan
KSP. KontraS menilai sebelumnya pemerintah telah menyerahkan draf RUU beserta
naskah akademik RUU Cipta Kerja tanpa terlebih dahulu memberikan ruang
partisipasi bagi masyarakat sebelum draft itu diserahkan ke DPR RI.
"Kami memandang kegiatan ini dapat menjadi ruang justifikasi pembahasan dan
pengesahan RUU tersebut," katanya.
Padahal, sebelumnya masyarakat sipil sempat mengalami kesulitan dalam
mengakses draf RUU naskah akademik RUU tersebut, dan tidak dilibatkan dalam
proses penyusunannya.
Selain itu, Yati menduga undangan KSP itu merupakan upaya untuk menjustifikasi
keberadaan Omnibus Law.
KontraS, menurut Yati, telah mengirimkan surat kepada sejumlah kementerian,
Kemenmarinves, Kemenkopolhukam, Kemenkumham, dan Kemenkoperekonomian,
sebelum resmi dipublikasikan. Semua kementerian itu tidak memberikan salinan draf
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Sementara, substansi dalam RUU Cipta Kerja tersebut menunjukan pemerintah
berambisi menarik investasi dengan mengorbankan hak asasi manusia, lingkungan
hidup, hak - hak buruh dan agenda kesejahteraan dan keadilan masyarakat lainnya.
Page 15 of 105.
