Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020

Sementara itu, Putu Satyawira Marhaendra selaku Ketua Pengurus Daerah Federasi
Serikat Pekerja Pariwisata (FSP-Par)- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bali
menyampaikan terima kasih karena anggota DPD RI telah meminta masukan dari
perwakilan pekerja di Bali.

"Sebelumnya kami di-bully karena dibilang pengecut dengan tidak turun ke jalan.
Akhirnya dengan cara seperti ini kami dapat jalan. Yang jelas kami akan mulai
pembahasan secara lebih detail terhadap persoalan RUU Cipta Kerja dan sekitar
pertengahan atau akhir Maret ini akan kami sampaikan pernyataan sikap kami,"
ucapnya.

Putu Satyawira menyayangkan mengapa RUU tersebut yang sebelumnya ditujukan
untuk menyerap investasi dengan lebih baik, tetapi justru menyayat hak-hak
pekerja.

"Keinginan pemerintah untuk menyenangkan semua pihak, tetapi akhirnya tidak
tercapai. Pesangon kami dikurangi dan nanti jika disahkan, artinya negara mengakui
perbudakan modern karena dalam RUU Cipta Kerja dinyatakan penggunaan tenaga
outsourcing berlaku bagi semua jenis pekerjaan," ujarnya.

Pihaknya bukan menolak RUU tersebut, tetapi hendaknya pemerintah bisa menarik
kembali draf yang sudah diajukan ke DPR untuk diperbaiki dengan melibatkan
tripartit (unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja).

"Kalau drafnya tidak ditarik, kami khawatirkan 'penumpang' gelapnya akan semakin
banyak," mata Satyawira.

Bendahara FSP Par-SPSI Bali I Gusti Ayu Ketut Budiasih menyoroti dalam pasal-
pasal di RUU tersebut juga diatur mengenai pengurangan pesangon.

"Seharusnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi dalam RUU
itu malah memiskinkan pekerja. Apalagi outsourcing itu model perbudakan modern,
jadi sebaiknya pasal-pasal tersebut diubah," katanya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT (c)2020 .

Page 98 of 105.