Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 FEBRUARI 2019
P. 52
perusahaan rekanan ini, diharapkan adanya langkah-langkah perbaikan dalam
menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang
merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan
perusahaan pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan).
"Pertamina secara umum sudah tak ada kaitannya lagi dan tak sesuai Undang-
Undang dan peraturan ketenagakerjaan lainnya jika memenuhi tuntutan mantan
AMT ini,"tegas Deviyan.
Sebab, permasalahannya adalah pemutusan hubungan kontraktual mereka dengan
perusahaan rekanan yang tidak diperpanjang dengan alasan kualifikasi dan kinerja
berdasarkan kriteria perusahaan mitra Pertamina.
Pertamina, kata Deviyan, dalam hal hubungan ketenagakerjaan dengan mantan
AMT kontrakan ini tak bertanggungjawab dalam memenuhi tuntutan mereka.
Apabila dipenuhi justru melanggar ketentuan penerimaan karyawan tetap yang
berlaku umum.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yakin, sikap pemerintah terkait
tuntutan para mantan awak mobil tangki (AMT) akan hati-hati yakni tidak akan
mengangkat karyawan PT Garda Utama Nasional (GUN) menjadi pegawai
Pertamina.
Sebab, jika tuntutan AMT dipenuhi, maka semua karyawan yang menjadi mitra
Pertamina akan bisa menuntut hal yang sama.
"Hubungan kerja mereka bukan dengan Pertamina tetapi PT GUN dan perusahaan
ini bukan anak perusahaan Pertamina. Kerjasama PT GUN dengan Pertamina
Page 51 of 99.
