Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER2019

Title MAGETAN USULKAN UMK 2020 SEBESAR RP1,91 JUTA
Media Name jatim.antaranews.com
Pub. Date 12 November 2019
https://jatim.antaranews.com/berita/331136/magetan-usulkan-umk-2020-se besar-rp191-
Page/URL
juta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Magetan - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Magetan, Jawa Timur,
mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2020 yang berlaku mulai 1
Januari di wilayah setempat mencapai sebesar Rp1,91 juta per bulan.

"Jumlah usulan tersebut naik sekitar Rp200 ribu dari UMK 2019 yang mencapai
Rp1,763 juta per bulannya," ujar Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Magetan Hermawan
di Magetan, Selasa.

Menurut dia, besaran usulan UMK 2020 yang mencapai Rp1,91 juta tersebut telah
disetujui oleh pihak Dewan Pengupahan Magetan. Terdiri dari Pemkab Magetan,
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Magetan, serikat buruh Magetan, BPS, dan
lainnya.

Adapun penetapan usulan sebesar Rp1,91 juta tersebut juga telah sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) B-m/308/HI.01.00/X/2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019, naik 8,51 persen.

Angka Rp1,91 juta itu merupakan upah total pekerja. Termasuk komponen
tunjangan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta tunjangan lainnya.

"Angka Rp1,91 juta per bulan sudah sangat besar untuk Magetan. Kalau lebih dari
itu, pengusaha akan keberatan," kata dia.

Pihaknya tidak menolak, dalam praktiknya, masih banyak pengusaha belum
menerapkannya. Ada banyak alasan, seperti perusahaan baru, sehingga, belum
mampu membayar pekerja sesuai UMK. Namun, sejauh ini belum ada pihak yang
keberatan.

Memang, biasanya toko dan usaha kecil yang belum menggaji pekerja sesuai UMK.
Meski demikian pihaknya tidak bisa memaksa pengusaha. Sebab, pendapatan
mereka belum mampu. Jika terlalu ketat, malah akan berdampak pada pekerja.
Yakni, menciptakan pengangguran baru.

Hermawan menambahkan, setelah ditetapkan, usulan UMK 2020 tersebut akan
dikirim ke Pemprov Jatim untuk dikaji dan disahkan oleh Gubernur agar dapat
diberlakukan awal tahun mendatang. (*).

Page 84 of 182.