Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER2019
P. 96
Ia menuturkan pemerintah akan memperluas akses penyaluran KUR melalui kerja
sama dengan perbankan milik negara penempatan TKI seperti Jepang, Jerman, dan
beberapa negara lain yang akan dilakukan pada 2020 mendatang.
"Kita harapkan bentuknya adalah government to government jadi jaminan
perlindungan bisa didapatkan dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kerja
sama dengan bank-bank tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, para TKI menggunakan pembiayaan KUR sebagai modal untuk
bekerja ke luar negeri sehingga dengan adanya penurunan suku bunga KUR
menjadi 6 persen diharapkan dapat semakin banyak penempatan tenaga kerja di
luar negeri.
"Untuk penempatan mereka di luar negeri kan butuh biaya nah itu mereka
mendapatkan pembiayaan itu dari KUR," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko
Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan untuk menekan NPL tersebut
pemerintah bisa menerapkan government to business dengan menggandeng badan
usaha di negara lain.
"Misalnya dengan standard chartered, dia kan punya cabang di Hong Kong. Ini
belum baku ya, nanti perjanjian kerja sama Kemenaker dengan standard chartered,"
katanya.
Menurutnya, skema government to business dapat mengurangi risiko kemungkinan
terjadinya disalahgunakan karena ia menilai para pebisnis tidak akan berani
bermacam-macam dengan pemerintah.
"Fee nya dari collection fee yang sudah kita kasih, dia 3-4 persen dari suku bunga
KUR itu. Maka itu suku bunga subsidi untuk TKI itu 14 persen jadi 3,5 persen itu
adalah collection fee. KUR mikro kan 10,5 persen subsidinya, KUR TKI itu 14
persen," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga KUR
dari 7 persen menjadi 6 persen per tahun yang akan mulai dilakukan pada 1 Januari
2020.
"Telah disepakati bahwa KUR ke depan adalah KUR yang pro rakyat karena per 1
Januari 2020 kita setuju untuk diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen," kata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.
Berdasar catatan Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR sejak Agustus 2015
hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp435,4 triliun dan telah diterima oleh 17,5 juta
debitur serta rasio kredit macet atau NPL nya yaitu 1,31 persen.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Subagyo COPYRIGHT (c)2019 .
Page 96 of 182.