Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 101
Title PEMKAB BANYUMAS DATA PEKERJA TERKENA PHK
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 07 April 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/301984-pemkab-banyumas-data-pek erja-
Page/URL
terkena-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DINAS Tenaga Kerja Koperasi Usama Mikro Kecil dan Menengah (Dinnakerkop
UMKM) Banyumas, Jawa Tengah terus mendata jumlah pekerja yang di-PHK atau
dirumahkan di tengah wabah virus korona baru. Kepala Dinnakerkop UMKM
Banyumas Joko Wiyono mengatakan pihaknya terus memantau perkembangkan
pekerja yang terkena dampak akibat merebaknya wabah Covid-19.
"Kami telah membentuk Tim Gamis Lapor (Ganyang Kemiskinan Lawan Korona)
untuk terus memantau dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 terutama terhadap
keberadaan para pekerja. Pendataan terus dilakukan dan nantinya akan dilaporkan
ke Pemprov Jateng supaya diteruskan ke pemerintah pusat," kata Joko, Selasa
(7/4).
Sekretaris Dinnakerkop UMKM Suwardi menambahkan saat ini ada 57 perusahaan di
Banyumas yang terdampak wabah virus korona. "Dari 57 perusahaan tersebut, 54 di
antaranya merumahkan karyawan dengan jumlah 1.222 orang. Sedangkan tiga
perusahaan lainnya melakukan PHK sebanyak 19 karyawan. Pada umumnya,
perusahaan yang merumahkan karyawan adalah hotel, restoran, pengelola wisata
dan ada juga dari pabrik," katanya.
Dijelaskan Suwardi, selain pekerja dalam negeri, ada juga buruh migran dari
berbagai negara yang dipulangkan. "Sebanyak 441 tenaga kerja Indonesia
dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja akibat merebaknya kasus Covid-19.
Sejumlah negara yang memulangkan adalah Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan
Malaysia. Mereka berasal dari berbagai kecamatan di Banyumas," ungkapnya.
Dinas, kata Suwardi, akan melaporkan ke Pemprov Jateng untuk diteruskan ke
pemerintah pusat data pekerja yang mengalami PHK, dirumahkan maupun
dipulangkan dari luar negeri. Mereka nantinya juga mendapat jaring pengaman
sosial dari pemerintah.
"Akan disinkronisasi datanya, supaya tidak tumpang tindih pemberian atau tidak
mendapatkan jaring pengaman sosial. Sebab, pemerintah pusat, pemprov dan
kabupaten juga mengeluarkan jaring pengaman sosial," katanya. (R-1).
Page 100 of 184.
