Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020

Title PEMERINTAH HARUS MEMPERHATIKAN BURUH DAN PEKERJA YANG KENA PHK
Media Name jpnn.com
Pub. Date 07 April 2020
https://www.jpnn.com/news/pemerintah-harus-memperhatikan-buruh-dan-pek erja-yang-
Page/URL
kena-phk
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera
melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak penyebaran virus
Corona.

Menurut dia, seiring dengan berlanjutnya penyebaran virus Corona, apalagi
pemerintah yang saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
yang lebih ketat, maka PHK oleh berbagai perusahaan dipastikan tidak terelakkan.

"Para buruh tentu tidak bisa bekerja dan berproduksi seperti biasanya," tegas Saleh,
Senin (6/4).

Saleh menyarankan pemerintah perlu melakukan pertemuan trilateral antara
pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Di dalam pertemuan itu, dibicarakan
kebijakan-kebijakan yang perlu diambil agar tidak terjadi PHK. Kalaupun misalnya
sudah dipastikan harus ada PHK, pemerintah harus memberikan alternatif bagi para
buruh.

"Orang berhenti kerja, bukan berarti berhenti memenuhi kebutuhan hidup.
Persoalan pemenuhan kebutuhan ini yang harus dipikirkan pemerintah," ujar
politikus PAN itu.

Saleh mendengar bahwa pemerintah akan menjalankan Program Kartu Pra Kerja.
Dana Kartu Pra Kerja itu cukup besar. Awalnya, dianggarkan Rp 10 triliun. Karena
ada wabah corona, anggaran ditambah menjadi Rp 20 triliun.

"Sasarannya adalah para pencari kerja, pekerja yang di PHK, dan mereka yang ingin
meningkatkan keahlian kerja. Di dalam Program Kartu Pra Kerja, ada program
untuk para pekerja yang di-PHK. Kami berharap agar segmen ini diperbanyak.
Meskipun tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu lama, untuk sementara waktu
tentu ini dinilai sangat menolong," katanya.

Page 10 of 184.